GAZA. Konflik bersenjata di Jalur Gaza telah mencatatkan sebuah rekor kelam dalam sejarah pers dunia. Data terbaru yang dirilis oleh pihak Palestina menyebutkan, setidaknya 260 jurnalis telah tewas sejak eskalasi konflik dimulai. Angka yang digambarkan sebagai "sangat besar dan belum pernah tercatat dalam perang mana pun sebelumnya" ini mengukuhkan posisi pasukan Israel, yang dirujuk sebagai "penjajah" dalam laporan tersebut, sebagai ancaman paling mematikan bagi para pekerja media di lapangan. Bahkan, pada 2025, Israel disebut-sebut telah "dinobatkan" sebagai musuh terburuk jurnalis secara global.

Tragedi ini tidak berhenti pada korban jiwa. Laporan yang bersumber dari Quds menyebutkan bahwa hingga saat ini, 42 jurnalis Palestina masih mendekam di dalam penjara Israel. Di antara mereka, terdapat sejumlah jurnalis perempuan. Kondisi ini semakin memperkuat gambaran tentang tekanan sistematis yang dihadapi oleh media lokal di wilayah konflik. Kamis 5 Februari 2026 

Para jurnalis yang masih berupaya meliput di Gaza dilaporkan terus menghadapi beragam bentuk penindasan. Mulai dari penyitaan paksa peralatan kerja, intimidasi, hingga menjadi sasaran tembakan. Serangkaian pelanggaran ini disebut terjadi tanpa henti, membatasi ruang gerak dan membayangi nyawa mereka setiap saat. Situasi ini menjadikan Gaza sebagai salah satu lingkungan paling berbahaya untuk praktik jurnalisme.

Baca juga : https://www.edukasi-ri.com/2025/11/bantuan-kemanusiaan-gaza-mulai-masuk.html

Pasca periode yang digambarkan sebagai "genosida", Israel dikabarkan masih memberlakukan kebijakan ketat yang melarang masuknya jurnalis asing ke Jalur Gaza. Kebijakan ini secara efektif menghalangi upaya peliputan independen dari pihak internasional, membuat informasi yang keluar sangat bergantung pada jurnalis lokal yang bekerja dalam kondisi terbatas dan penuh bahaya, serta pada sumber-sumber resmi tertentu. Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan organisasi pers internasional mengecam kebijakan ini, menyebutnya sebagai upaya untuk membungkam suara dari Gaza dan menghalangi dunia melihat dampak sebenarnya dari perang.

Tingginya angka kematian jurnalis ini memicu pertanyaan serius dari berbagai lembaga pemantau pers global. Meski pihak Israel seringkali menyatakan bahwa mereka tidak menargetkan jurnalis dan insiden terjadi di area pertempuran yang kompleks, besarnya jumlah korban di kalangan media dianggap tidak wajar. Beberapa organisasi, seperti Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Reporters Without Borders (RSF), terus mendesak investigasi independen atas setiap insiden yang melibatkan jurnalis.

Penahanan puluhan jurnalis Palestina juga menjadi perhatian khusus. Seringkali, penahanan dilakukan dengan tuduhan yang terkait dengan keanggotaan atau dukungan terhadap organisasi yang dianggap terlarang oleh Israel, seperti Hamas. Kritikus berargumen bahwa undang-undang yang digunakan bersifat luas dan bisa digunakan untuk mengkriminalkan pekerjaan jurnalistik biasa, terutama dalam konteks peliputan kelompok oposisi.

Larangan bagi jurnalis asing masuk ke Gaza semakin menyulitkan verifikasi fakta di lapangan. Langkah ini dianggap menciptakan "black hole" informasi, di mana narasi yang beredar sangat dikontrol. Ketiadaan mata asing yang independen berpotensi meningkatkan risiko misinformasi dan disinformasi dari berbagai pihak.

Situasi ini memiliki implikasi langsung terhadap pemberitaan global tentang konflik Israel-Palestina. Ketergantungan pada sumber-sumber lokal yang rentan tekanan dan pada komunikasi resmi militer dapat mempersempit sudut pandang berita yang sampai kepada publik internasional. Masyarakat dunia mungkin tidak mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang penderitaan warga sipil, kerusakan infrastruktur, dan kompleksitas dinamika di dalam Gaza.

Selain itu, risiko tinggi yang dihadapi jurnalis lokal menciptakan efek menakut-nakuti (chilling effect). Banyak jurnalis dan media di Palestina mungkin melakukan swasensor untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari ancaman penahanan atau kekerasan. Hal ini pada akhirnya membatasi hak publik untuk mengetahui.

Lihat juga : https://www.edukasi-ri.com/2025/10/israel-larang-kunjungan-icrc-ke-tahanan.html

Organisasi pers dan HAM terus mendesak komunitas internasional untuk mengambil peran lebih aktif. Desakan mereka antara lain:

1. Menekan semua pihak dalam konflik, terutama Israel sebagai pihak yang memegang kendali keamanan utama, untuk menghormati dan melindungi pekerja media sesuai dengan hukum humaniter internasional.

2. Mendukung investigasi transparan dan independen atas setiap kematian dan penyerangan terhadap jurnalis.

3. Mendesak pencabutan larangan masuk bagi jurnalis asing ke Gaza, agar peliputan yang lebih berimbang dan komprehensif dapat dilakukan.

4. Memberikan perlindungan dan dukungan hukum serta psikologis kepada jurnalis Palestina yang menjadi korban penahanan atau intimidasi.

Angka 260 jurnalis yang tewas bukan sekadar statistik, melainkan simbol dari hancurnya pilar kebebasan pers dalam konflik berkepanjangan ini. Setiap angka mewakili sebuah suara yang dipadamkan, sebuah lensa yang pecah, dan sebuah cerita yang mungkin tidak akan pernah tersampaikan. Ketika jurnalis menjadi target, dan akses informasi dibatasi, yang terluka bukan hanya profesi jurnalistik, melainkan juga hak seluruh umat manusia untuk memahami kebenaran dalam sebuah konflik yang memiliki dampak global. Nasib 42 jurnalis yang masih ditahan dan ketidakmampuan rekan asing mereka untuk masuk ke Gaza adalah pengingat pahit bahwa dalam perang ini, kebenaran sering kali menjadi korban pertama.

Sumber: Quds

Kontributor : In

dah 

Editor : Tim EDUKASI-R I