JAKARTA. Tindakan tegas yang diambil oleh Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Ditjenpas Sumut), dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan disiplin di lembaga pemasyarakatan bagi para narapidana telah menerima dukungan dan pengakuan dari masyarakat, termasuk analis kebijakan publik.

 Nasky Putra Tandjung, seorang analis kebijakan publik dan politik nasional, menilai bahwa langkah yang dirintis oleh Yudi Suseno sudah sesuai dengan prosedur operasional yang diterapkan dan berlandaskan pada regulasi yang berlaku.

 “Sesuai pandangan Nasky, tindakan yang dilaksanakan oleh Yudi Suseno mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas, serta menegakkan disiplin dalam Lapas bagi narapidana. Ini juga merupakan respons nyata atas beredarnya berbagai isu di media sosial terkait narapidana yang mempunyai akses ke telepon genggam,” ungkap Nasky dalam pernyataannya kepada media di Jakarta pada hari Minggu (25/1/2026).

 Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat civic, kami menyatakan dukungan penuh terhadap klarifikasi dan respons cepat yang dilakukan oleh Yudi Suseno berserta jajarannya terkait tuduhan sepihak mengenai pengakuan bahwa petugas memberikan perlindungan kepada narapidana pelanggar aturan di Rutan Kelas I Medan.

 “Kami sepenuhnya mendukung tindakan dan komitmen Yudi Suseno dalam memperbaiki lembaga pemasyarakatan dan menegakkan peraturan dengan secara konsisten dan profesional, tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu terhadap narapidana maupun individu yang melanggar ketentuan dalam sistem pemasyarakatan yang ada,” tegasnya.

 Sebagai informasi tambahan, dalam pernyataan resminya, Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Ditjenpas Sumut), memberikan bantahan yang tegas terhadap narasi yang beredar di masyarakat.

 Ia menekankan bahwa klaim mengenai adanya perlindungan khusus dari petugas kepada narapidana tertentu adalah informasi yang tidak benar dan tidak didukung oleh bukti.

 Seluruh jajaran Pemasyarakatan, ujarnya, beroperasi sesuai regulasi dan tidak memberikan ruang bagi praktik favoritisme.

Ket. Kakanwil Dirjenpas Sumut Yudi Suseno saat menyampaikan bantahan keras terhadap narasi yang berkembang di ruang publik, Kamis, 22 Januari 2026

 “Tidak ada petugas yang mendukung atau melindungi narapidana tertentu, dan Karutan terus-menerus mengingatkan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan benar, menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan menjalankan peran secara positif,” ungkapnya pada hari Kamis (22/1/2026).

 Mendorong Publik untuk Lebih Bijak dan Rasional

 Lebih jauh, Nasky yang merupakan alumni INDEF School of Political Economy Jakarta menekankan bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dapat dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Ia menyatakan bahwa taktik semacam ini bukanlah hal yang baru. Dalam konteks global, dikenal istilah strategi decapitation, yaitu serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik.

 “Dia menambahkan, tuduhan terhadap Yudi Suseno seharusnya dipandang berdasarkan proporsi, fakta, dan data yang kredibel,” katanya Nasky.

 Oleh karena itu, pendiri Nasky Milenial Center itu mengingatkan kepada publik agar fokus energi tidak terbuang pada perselisihan pribadi, melainkan diarahkan pada pengawasan substansi program, terutama dalam pengembangan karakter dan pemberdayaan kreativitas serta keterampilan para narapidana.

 Sebagai langkah selanjutnya, ia mengajak semua pihak untuk menghentikan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak menambah keruh suasana dengan narasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

 "Nasky menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjamin bahwa program pengembangan dan pemberdayaan bagi warga binaan berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini perlu kita kawal bersama," ungkapnya.

 Ia berpendapat bahwa tuduhan negatif, pembuatan opini yang salah, serta penarikan kesimpulan yang keliru di berbagai platform media sosial terkait permintaan agar Kepala Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, dipecat adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar, subjektif, dan tidak konstruktif dalam menilai masalah secara keseluruhan.

 Menurutnya, narasi yang salah tersebut dipenuhi dengan nuansa politik dan bertujuan untuk merusak reputasi Pak Yudi Suseno sebagai pelayan masyarakat.

 "Pernyataan tersebut menipu akal sehat masyarakat dan tidak didukung oleh fakta maupun data. Masyarakat seharusnya tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak benar dan data yang belum terverifikasi," katanya.

 Dia mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam menghadapi fenomena semacam ini. Peningkatan literasi publik sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam opini yang tidak memiliki dasar empiris.

 "Marilah kita semua berkomitmen menjaga solidaritas dan stabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Demokrasi yang sejati hanya dapat bertahan di atas kebenaran, bukan fitnah yang dikemas dalam opini," tutupnya.

Kontributor : Ilham

Editor : Tim EDUKASI-R I