GAZA . Sebuah langkah signifikan menuju rekonstruksi dan stabilisasi pemerintahan di Jalur Gaza diumumkan oleh Hamas. Taher Al-Nunu, Penasihat Media Kepala Biro Politik Hamas, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan 45 nama calon anggota Komite Pengelola Jalur Gaza kepada mediator yang berbasis di Mesir.

Pengajuan daftar nama ini dinilai sebagai perkembangan penting dalam upaya mencari tata kelola baru untuk wilayah yang telah hancur akibat konflik berkepanjangan. Yang paling mencolok dari pengumuman ini adalah klaim bahwa semua calon yang diusung merupakan figur independen dan tanpa afiliasi politik.

"Kami telah mengajukan 45 nama kepada mediator di Mesir untuk menjadi Komite Pengelola Jalur Gaza," ujar Al-Nunu, seperti dikutip dari Palinfo, Kamis (30 Oktober 2025). Ia menekankan bahwa Hamas bersikap terbuka dan fleksibel dengan pilihan akhir mediator. "Kami menyambut baik siapa pun dari nama-nama ini yang disetujui untuk mengelola komite. Kami merasa nyaman dengan nama-nama ini."

Pernyataan Al-Nunu berusaha membangun legitimasi dan konsensus di sekitar daftar calon tersebut. Ia menegaskan bahwa proses penyusunannya tidak dilakukan secara sepihak oleh Hamas. "Nama-nama tersebut disusun dengan kesepakatan bersama faksi-faksi Palestina," jelasnya. Ini mengisyaratkan adanya upaya rekonsiliasi dan kerja sama di antara berbagai kelompok di Palestina, setidaknya dalam isu tata kelola Gaza pasca-perang.

Lebih lanjut, Al-Nunu menekankan karakter independen dan lokal dari semua calon. "Semuanya adalah nama independen dari penduduk Jalur Gaza. Semua nama yang diajukan tidak memiliki afiliasi politik. Mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kepentingan Jalur Gaza," tambahnya. Penekanan pada "independen" dan "peduli dengan kepentingan Jalur Gaza" ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meredam kekhawatiran pihak internasional, terutama Israel dan Amerika Serikat, yang enggan berurusan dengan entitas yang dikendalikan penuh oleh Hamas.

Klaim konsensus pun diperkuat dengan pernyataan bahwa semua faksi yang terlibat dalam pertemuan dan menandatangani pernyataan bersama telah menyetujui seluruh nama yang diusulkan. Hal ini bertujuan menunjukkan bahwa daftar ini adalah produk nasional Palestina, bukan hanya kepentingan satu kelompok tertentu.

Pengumuman ini muncul dalam kerangka negosiasi tidak langsung yang kompleks, yang difasilitasi oleh Mesir dan Qatar, untuk mencapai gencatan senjata permanen dan mengatur masa depan pemerintahan Gaza. Pengajuan 45 nama independen ini kemungkinan besar adalah respons Hamas terhadap tuntutan pihak Israel dan internasional agar Hamas melepas kendali langsung atas Gaza.

Langkah ini akan menjadi ujian bagi semua pihak. Mediator dan komunitas internasional kini akan menilai kredibilitas dan independensi ke-45 nama tersebut. Sementara itu, kemampuan Hamas untuk benar-benar melepas kendali dan membagi kekuasaan dengan figur-figur non-politik juga akan diuji. Masa depan tata kelola Gaza, dan pada akhirnya perdamaian di wilayah tersebut, mungkin bergantung pada keberhasilan atau kegagalan inisiatif komite independen yang diusulkan hari ini.

Sumber : palinfo

Kontributor : Indah W

Editor : Tim EDUKASI-R I