NEW YORK, EDUKASI-RI.com — Pemerintah Jamaika dan Maroko menandatangani komunike bersama yang memuat perkembangan posisi Jamaika mengenai penyelesaian persoalan Sahara Barat.

Komunike tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika Kamina Johnson Smith dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita setelah pertemuan keduanya di New York, Rabu (23/9/2026), di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam komunike itu, Jamaika menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 dan menyatakan dukungan terhadap proses yang difasilitasi Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk melanjutkan perundingan mengenai Sahara Barat.

Komunike tersebut juga menyebut bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak. Pernyataan itu menunjukkan posisi Jamaika terhadap Rencana Otonomi Maroko dalam proses politik yang difasilitasi PBB.

Resolusi yang dirujuk dalam komunike tersebut adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025). Resolusi itu diadopsi pada 31 Oktober 2025 dan berkaitan dengan situasi Sahara Barat serta mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO).

Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan menegaskan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal dan Utusan Pribadi PBB untuk memajukan proses politik menuju penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh para pihak, sesuai prinsip dan tujuan Piagam PBB.

Karena itu, pernyataan Jamaika pada September 2026 perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan posisi diplomatik negara tersebut, bukan sebagai pengesahan resolusi baru oleh Dewan Keamanan PBB.

Selain persoalan Sahara, Johnson Smith dan Bourita sepakat melanjutkan konsultasi politik antara Jamaika dan Maroko serta mengoordinasikan posisi kedua negara mengenai berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.

Komunike bersama tersebut juga memberikan apresiasi terhadap upaya diplomatik Maroko dalam membangun dukungan internasional terhadap Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko.

Wilson Lalengke Sambut Perkembangan Diplomatik

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut perkembangan tersebut. Menurut Wilson, posisi Jamaika dapat menjadi salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai penyelesaian Sahara Barat.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis dan konstruktif ini. Menurut saya, ketika suatu konflik telah berlangsung berkepanjangan, masyarakat internasional harus berani melihat pilihan penyelesaian yang realistis, damai, dan dapat memberikan kepastian masa depan kepada masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas tarik-menarik kepentingan politik,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai pembahasan mengenai Sahara tidak hanya berkaitan dengan persoalan diplomasi, tetapi juga dengan kondisi masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan.

Menurut Wilson, aspek seperti stabilitas, pembangunan, pendidikan dan kesempatan ekonomi perlu menjadi bagian dari perhatian dalam setiap proses penyelesaian.

Ia juga mendorong negara-negara lain untuk mempelajari perkembangan posisi Jamaika tersebut dan menentukan sikap berdasarkan kajian masing-masing.

“Jika setelah melakukan kajian yang objektif, mereka sampai pada kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak, realistis, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sahara, maka sudah sepatutnya mereka mengambil langkah serupa,” ujarnya.

Wilson mengatakan kepentingan masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat berbagai formula penyelesaian konflik.

“Jika diplomasi mampu menghadirkan perdamaian, keamanan, pembangunan, lapangan kehidupan yang lebih baik, dan harapan bagi generasi mendatang, maka diplomasi itu memiliki arti. Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan seperti itu,” katanya.

Perkembangan Jamaika–Maroko tersebut menjadi bagian dari dinamika diplomatik mengenai Sahara Barat. Proses penyelesaian persoalan tersebut sendiri masih berlangsung melalui mekanisme politik yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kontributor : Wilsn

Editor : Tim EDUKASI-RI