KOTA BATU – Transformasi dakwah menuju ruang digital menjadi keniscayaan di tengah akselerasi teknologi informasi. Namun, perubahan medium komunikasi tersebut harus tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman yang moderat, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pesan ini mengemuka dalam kegiatan pelatihan pengurus Hidmat dan Ikatan Haji Muslimat (IHM) Muslimat NU Jawa Timur bertajuk "Muslimat NU Berhijrah Menuju Dakwah Digital untuk Peradaban" yang berlangsung di Kota Batu, Sabtu (11/7/2026).

Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Bidang Perlindungan Anak, Prof. Dr. Zahrotun Nihaya, M.Si, dalam paparannya menegaskan bahwa dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid maupun majelis taklim, melainkan telah berevolusi ke berbagai platform digital—media sosial, podcast, hingga kanal komunikasi berbasis internet. Transformasi tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan peradaban digital yang harus disikapi secara adaptif tanpa meninggalkan substansi ajaran Islam.

Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Bidang Perlindungan Anak, Prof. Dr. Zahrotun Nihaya, M.Si,

"Dakwah digital bagi warga Muslimat NU harus tetap berpijak pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyah yang menjunjung tinggi nilai tawasut (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil serta tegak lurus)," ujarnya. Ia menambahkan, ekosistem digital yang sehat juga menuntut budaya tabayun—verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap informasi sebelum disebarluaskan. Sikap tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun literasi digital yang bertanggung jawab sekaligus mencegah disinformasi, hoaks, maupun polarisasi sosial di ruang siber.

Selain strategi dakwah digital, Prof. Zahrotun menyoroti meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap anak di dunia maya. Akselerasi teknologi digital menghadirkan tantangan multidimensional, mulai dari cyber bullying, eksploitasi seksual berbasis daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga berbagai bentuk kekerasan digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi strategis pada 2025: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (PARD) 2025–2029, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Kedua regulasi ini dirancang sebagai kerangka kebijakan kolaboratif yang memperkuat sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, hingga keluarga dalam menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Lebih jauh, Prof. Zahrotun mengajak seluruh kader Muslimat NU menjadi agen transformasi sosial dalam membangun budaya digital beretika. Dengan jejaring organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, Muslimat NU dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat. "Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika seorang ibu memiliki literasi digital yang baik, maka ia akan mampu mendampingi putra-putrinya menggunakan teknologi secara sehat, kritis, adaptif, dan bertanggung jawab," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong para mubaligah dan bu nyai untuk bertransformasi dari dakwah konvensional ke ranah digital demi menjaga relevansi di era modern. Menurutnya, format digital membuat dakwah lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga pesan keagamaan dapat diakses 24 jam di mana pun dan kapan pun.

Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Khofifah menilai sistem dakwah digital bukanlah hal baru bagi Muslimat NU—embrio digitalisasi telah mulai diasah sejak pandemi COVID-19 melalui pelatihan mandiri. Namun, proses ini masih memerlukan pendalaman dan pendampingan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas teknologi, ia optimistis para pendakwah Muslimat NU dapat melahirkan inovasi segar, salah satunya menyasar segmen anak-anak melalui konten visual menarik seperti kartun bernuansa edukasi keagamaan.

Khofifah juga menekankan pentingnya kemampuan pendakwah dalam memetakan target jemaah, terutama Generasi Z. Memahami tren, keresahan, serta gaya bahasa anak muda menjadi kunci agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Di sisi lain, ia menyoroti melejitnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai keniscayaan yang harus dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan membangun pemikiran objektif. Namun, Khofifah memberikan catatan tegas agar penggunaan AI tetap diawasi secara bijak dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks maupun mencederai harkat dan martabat manusia.

Momen foto bersama

Chief Organizing Officer Garuda Wisata Nusantara, Dr. Imam Khoiruddin SPd.,MM,. mengungkapkan bahwa Garuda Wisata Nusantara dipercaya mengemban peran sebagai penyelenggara karena rekam jejaknya dalam mengelola berbagai kegiatan berskala nasional di sejumlah daerah di Indonesia.

Ia menilai penyelenggaraan agenda nasional memberikan dampak ekonomi yang luas. Kehadiran ribuan peserta tidak hanya meningkatkan okupansi hotel, tetapi juga menggerakkan sektor usaha mikro, jasa transportasi, kuliner, hingga destinasi wisata di daerah penyelenggara.

Sebelah kiri, Chief Organizing Officer Garuda Wisata Nusantara, Dr.Imam Khoiruddin SPd.,MM,. bersama Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan kenakan kacamata Wakil Garuda Wisata Nusantara, Gimin Suhartono

Di sisi lain, Wakil Garuda Wisata Nusantara, Gimin Suhartono, menegaskan bahwa keberlangsungan kegiatan berskala nasional menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga geliat industri perhotelan. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan persaingan harga yang semakin kompetitif.

Imam juga menyoroti bahwa kompetisi sektor pariwisata saat ini telah bergeser. Persaingan tidak lagi sebatas antardaerah di Indonesia, melainkan sudah memasuki level regional hingga internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ekosistem pariwisata yang terintegrasi melalui regulasi yang mendukung investasi, pengelolaan destinasi yang profesional, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sebagaimana diterapkan di berbagai negara Asia Tenggara.

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, sehingga semakin diperhitungkan sebagai destinasi unggulan di pasar global.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur Nyai Masruroh Wahid serta jajaran pengurus dan tokoh Muslimat NU dari berbagai daerah. Melalui forum ini, Muslimat NU diharapkan mampu melahirkan inovasi dakwah digital yang tidak hanya memperkuat penyebaran nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan literasi digital nasional, perlindungan anak, serta percepatan terwujudnya visi "Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi" sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kontributor : Agus

Editor : Tim EDUKASI-R I