Jenewa, 2026 – Sebuah laporan kontroversial dari Komite Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap keterlibatan langsung otoritas pendudukan Israel dalam aksi kekerasan pemukim dan pengusiran sistematis warga Palestina di Tepi Barat. Temuan ini dipresentasikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bulan ini, menyoroti pola pelanggaran berat yang dinilai terstruktur dan berkelanjutan.

Menurut dokumen yang diperoleh, komite investigasi internasional tersebut mendokumentasikan setidaknya 18 insiden sejak awal tahun di mana aparat militer Israel berdampingan atau bahkan memfasilitasi serangan pemukim bersenjata terhadap komunitas Palestina. Metodologi investigasi menggunakan analisis citra satelit, wawancara korban, serta studi yuridis menunjukkan adanya koordinasi operasional antara pasukan pendudukan dan kelompok pemukim radikal.

“Data empiris mengonfirmasi bahwa kekerasan pemukim bukanlah fenomena anarkis sporadis, melainkan instrumen kebijakan aneksasi de facto,” demikian kutipan laporan tersebut. Komite menekankan bahwa warga sipil Palestina menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik, mencakup penggusuran paksa, perusakan properti, pembatasan akses air dan lahan pertanian, hingga kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.

Dalam kerangka hukum internasional, tindakan ini diduga melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang pemindahan penduduk pendudukan ke wilayah yang diduduki. Laporan juga menyebut bahwa rezim pendudukan Israel menciptakan ekosistem impunitas di mana pelaku kekerasan jarang diproses secara yudisial, sementara korban Palestina menghadapi hambatan prosedural di sistem peradilan militer.

Kepala komite, Navi Pillay—mantan Komisioner Tinggi HAM PBB—menyatakan dalam sesi tertutup bahwa tujuan eksplisit dari kekerasan ini adalah untuk menciptakan fakta di lapangan yang menghalangi solusi dua negara. “Ini bukan sekadar konflik komunal. Ini adalah strategi kolonialisme pemukiman yang diakselerasi dengan dukungan negara pendudukan,” ujarnya.

Analisis spasial dalam laporan menunjukkan bahwa zona yang paling terdampak adalah Area C di Tepi Barat—wilayah yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Israel. Di zona ini, lebih dari 90% permohonan bangunan warga Palestina ditolak sementara pos-pos pemukiman ilegal terus berkembang. Pendekatan kontrol demografis dan rekayasa batas wilayah ini dinilai komite sebagai upaya sistematis untuk menganeksasi tanah Palestina secara diam-diam.

Pemerintah Israel menolak keras temuan tersebut, menyebut komite PBB bias dan tidak memiliki mandat yang sah. Namun, laporan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal berdasarkan ius cogens—norma hukum internasional yang mengikat semua negara.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dijadwalkan menggelar sesi khusus membahas rekomendasi laporan ini, termasuk seruan untuk embargo senjata terhadap Israel dan sanksi individu terhadap pejabat serta pemukim yang terlibat. Dengan kontribusi 56 negara anggota, laporan ini berpotensi memperkuat momentum akuntabilitas transnasional melalui prinsip yurisdiksi universal.

Bagi warga Palestina di Tepi Barat, temuan ini memberikan pengakuan diplomatik atas penderitaan yang selama ini terabaikan. Namun, tanpa mekanisme penegakan yang mengikat, efektivitas laporan PBB masih menjadi tanda tanya besar di tengah realitas geopolitik yang kompleks.

Sumber : Sabel

Kontributor : Indah 

Editor : Tim EDUKASI-RI