Kota Batu — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli stan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Batu kian menjadi sorotan publik. Sejumlah pedagang mengaku telah menyerahkan bukti transfer uang kepada penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Batu sebagai bagian dari proses penyelidikan dugaan praktik ilegal tersebut.

Kasus ini mencuat setelah beberapa pedagang mengaku diminta menyerahkan uang dengan nominal bervariasi, mulai Rp5 juta hingga puluhan juta rupiah, apabila ingin memperoleh akses berjualan di kawasan strategis pusat kota itu. Dugaan tersebut memunculkan indikasi adanya praktik rente ekonomi dan relasi kuasa informal yang berpotensi melanggar prinsip tata kelola ruang publik secara transparan dan akuntabel.

Salah seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan menuturkan, dirinya pernah diminta membayar sejumlah uang oleh oknum yang mengaku sebagai ketua sekaligus koordinator pedagang.

“Kalau ingin berjualan di Alun-Alun harus membayar. Saya diminta sekitar Rp5 juta, sementara pedagang lain ada yang lebih besar nominalnya, tergantung jenis dagangannya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Menurut pengakuannya, oknum tersebut juga disebut-sebut mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Situasi itu membuat sebagian pedagang memilih diam karena khawatir kehilangan tempat usaha maupun mendapat tekanan sosial.

Perwakilan pedagang bersama Tim Hukum

Tidak hanya itu, narasumber juga mengungkapkan pernah terjadi perselisihan setelah dirinya mempertanyakan alokasi dana yang dipungut. Akibat konflik tersebut, ia mengaku dilarang kembali berjualan di kawasan Alun-Alun Kota Batu.

“Saya sempat bertanya uang itu sebenarnya untuk apa, tetapi justru berujung pertengkaran. Setelah itu saya tidak diperbolehkan lagi berjualan di sana,” tuturnya.

Ia menambahkan, para pedagang sebelumnya dijanjikan akan memperoleh legalitas atau surat keputusan (SK) apabila bersedia mengikuti arahan dan membayar sejumlah uang tertentu. Namun, klaim tersebut dinilai problematik mengingat area Alun-Alun merupakan fasilitas publik yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah.

Dalam perkembangan terbaru, beberapa pedagang telah menyerahkan dokumen transfer kepada penyidik kepolisian sebagai alat bukti awal. Mereka berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif, profesional, dan berorientasi pada asas keadilan sosial.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Batu, Sugeng Widodo membenarkan pihaknya telah meminta klarifikasi dari sejumlah pedagang terkait dugaan tersebut.

“Pedagang telah memberikan bukti transfer yang nantinya akan kami dalami sebagai bagian dari proses pembuktian untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang, Suwito dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suwito Joyonegoro & Partners, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.

Menurutnya, praktik dugaan pungli terhadap pedagang kecil tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat akar rumput, tetapi juga berpotensi mencederai integritas tata kelola ruang publik di Kota Batu.

“Kami siap memberikan pendampingan hukum secara probono kepada para pedagang agar mereka tidak takut menyampaikan kebenaran. Penegakan hukum harus berjalan secara independen dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Batu yang mulai melakukan pendalaman kasus. Menurutnya, transparansi dan supremasi hukum menjadi instrumen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kontributor : Agus

Editor : Tim EDUKASI-R I