Gaza – Komite Nasional Palestina yang bertugas mengelola Jalur Gaza, Rabu (12/2), mengumumkan bahwa mekanisme pendaftaran dan prioritas bagi warga Palestina yang akan menyeberangi perbatasan Rafah ke Mesir akan segera diumumkan kepada publik. Langkah ini ditempuh untuk menjamin transparansi dan kesempatan yang sama bagi semua warga yang terdampak konflik.

Ali Shaath, Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Jalur Gaza, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pembukaan kembali penyeberangan Rafah bukan sekadar prosedur administratif biasa. Ia menyebut momen ini sebagai “awal dari perjalanan panjang” dan sebuah “jendela harapan nyata” bagi lebih dari dua juta warga Gaza yang telah hidup dalam kepungan dan kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.

“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses ini berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan bantuan serta evakuasi dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu,” ujar Shaath, seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Selasa 2 Februari 2026.

Baca : https://www.edukasi-ri.com/2026/01/ancaman-shutdown-pemerintah-as-terkait.html

Pernyataan Shaath disampaikan menyusul peningkatan harapan masyarakat internasional akan dibukanya kembali Penyeberangan Rafah—satu-satunya pintu keluar dari Gaza yang tidak berbatasan dengan Israel. Penyeberangan ini memiliki peran krusial sebagai jalur bantuan kemanusiaan, medis, dan evakuasi warga sipil, terutama yang memerlukan perawatan medis darurat yang tidak tersedia di Gaza.

Komite yang dipimpin Shaath menekankan, mekanisme pendaftaran yang akan diumumkan nanti dirancang untuk mengatur arus penyeberangan secara tertib. Sistem prioritas diduga kuat akan mengutamakan kelompok rentan, seperti korban luka parah, pasien kritis, anak-anak, perempuan hamil, dan orang lanjut usia. Prinsip transparansi dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan dan memastikan tidak ada praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi.

“Kami memahami betapa tinggi harapan dan betapa mendesaknya kebutuhan rakyat Gaza. Setiap detik berarti. Oleh karena itu, sistem yang kami susun harus cepat, manusiawi, tetapi juga akuntabel,” tambah Shaath.

Penyeberangan Rafah, yang terletak di perbatasan selatan Gaza dengan Semenanjung Sinai, Mesir, telah berulang kali menjadi sorotan dunia. Selama konflik berlangsung, penyeberangan ini sering kali ditutup atau beroperasi sangat terbatas, memperparah krisis kemanusiaan di wilayah seluas 365 kilometer persegi tersebut. Pembukaan yang terbatas sebelumnya selalu diwarnai dengan prosedur keamanan yang ketat dan koordinasi kompleks antara pihak Palestina, Mesir, Israel, dan aktor internasional.

Keputusan untuk membuka penyeberangan dengan mekanisme yang lebih terstruktur menandai perkembangan signifikan. Langkah ini tidak hanya berdampak pada arus bantuan, tetapi juga berpotensi membuka jalan bagi rekonsiliasi, reunifikasi keluarga, dan akses pendidikan serta pekerjaan bagi warga Gaza yang selama ini terkungkung.

Namun, tantangan operasional tetap besar. Mulai dari verifikasi identitas warga yang terdampak parah—di mana banyak dokumen hancur akibat konflik—hingga koordinasi logistik untuk menampung dan mendistribusikan bantuan, memerlukan kerja sama erat semua pihak. Komite Palestina diduga akan bekerja sama dengan badan-badan PBB, seperti UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina), serta organisasi kemanusiaan internasional untuk menjalankan proses ini.

Pengumuman dari Komite Palestina ini disambut dengan harapan sekaligus kehati-hatian oleh pengamat internasional. Banyak pihak mendorong agar mekanisme yang dibuat benar-benar independen dan bebas dari intervensi politik yang dapat menghambat tujuan kemanusiaan.

Lihat juga : https://www.edukasi-ri.com/2026/01/rencana-as-gaza-baru-diungkap-di-davos.html

“Kata kuncinya adalah kepercayaan. Rakyat Gaza dan dunia internasional harus yakin bahwa proses ini dijalankan untuk kepentingan rakyat Gaza, bukan untuk kepentingan politik kelompok mana pun,” kata seorang diplomat dari negara donor yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, di media sosial, warga Gaza menyampaikan harapan campur rasa cemas. Banyak keluarga yang telah terpisah selama konflik berharap dapat segera reunifikasi. Others, terutama mereka yang membutuhkan perawatan medis serius, berharap dapat segera dievakuasi ke rumah sakit di Mesir atau negara lain.

Komite Nasional Ali Shaath belum memberikan timeline spesifik kapan mekanisme pendaftaran akan diumumkan secara detail. Namun, ia menegaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran yang dapat diakses warga Gaza, mengingat keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah tersebut.

Pengamat kebijakan kemanusiaan menekankan pentingnya pengawasan independen selama proses ini berjalan. Mereka mendorong agar lembaga monitor internasional dilibatkan untuk memastikan prinsip transparansi dan kesetaraan benar-benar diterapkan di lapangan.

“Ini adalah ujian tidak hanya bagi otoritas Palestina, tetapi bagi seluruh komunitas internasional yang selama ini menyuarakan solidaritas untuk Gaza. Apakah kita bisa mengubah janji bantuan menjadi aksi nyata yang terorganisir dan adil?” kata Direktur sebuah LSM kemanusiaan yang berbasis di Amman, Yordania.

Pembukaan Penyeberangan Rafah dengan tata kelola yang transparan, jika berjalan sesuai komitmen, bisa menjadi titik terang dalam kegelapan krisis kemanusiaan terpanjang di wilayah tersebut. Namun, jalan masih panjang. Keberhasilan langkah awal ini akan sangat bergantung pada konsistensi, koordinasi global, dan tekanan berkelanjutan untuk menjadikan hak-hak dasar warga Gaza sebagai prioritas utama di atas segala pertimbangan politik.

Sumber : Anadolu

Kontributor : Susi

Editor : Tim EDUKASI-R I