Konsep yang diusung tidak sekadar pemulihan infrastruktur yang hancur, melainkan transformasi total. Gaza direncanakan akan dibangun kembali dengan visi kawasan urban modern, dilengkapi dengan gedung pencakar langit, kawasan perumahan yang maju, serta zona industri dan pariwisata yang terintegrasi. Rencana ini muncul di tengah situasi Gaza yang masih porak-poranda akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Israel dan kelompok Hamas.

Ilustrasi

Peluncuran di panggung WEF yang bergengsi menekankan dimensi ekonomi dari proposal ini. AS tampaknya ingin menarik investasi dan komitmen global untuk mewujudkan visi tersebut. Acara tersebut secara simbolis kuat, menggabungkan diplomasi, ekonomi, dan agenda perdamaian dalam satu forum.

"Dewan Perdamaian" yang baru dibentuk tersebut diberi mandat ganda: pertama, untuk mengupayakan pengakhiran perang antara Israel dan Hamas, dan kedua, untuk mengawasi serta mengoordinasikan upaya rekonstruksi masif di Jalur Gaza. Pembentukan dewan ini menunjukkan pendekatan AS yang ingin menyatukan proses perdamaian dengan pembangunan pasca-konflik secara simultan.

Namun, rencana ambisius ini diluncurkan ke dalam lanskap geopolitik yang sangat kompleks dan penuh ketidakpastian. Beberapa analis segera mempertanyakan kelayakan dan penerimaannya. Pertanyaan kunci yang mengemana adalah: Bagaimana respon dari pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan, terutama Otoritas Palestina dan Hamas yang menguasai Gaza? Sejauh mana masyarakat Gaza sendiri dilibatkan dalam perencanaan visi masa depan mereka? Dan bagaimana dengan status politik akhir dari wilayah tersebut?

Israel, sebagai pihak dalam konflik, belum memberikan pernyataan resmi yang komprehensif. Keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada terciptanya gencatan senjata yang berkelanjutan dan kerangka politik yang disepakati, sesuatu yang masih jauh dari kenyataan. Tanpa penyelesaian akar konflik politik, proyek rekonstruksi sebesar apa pun berisiko hanya menjadi solusi sementara di atas retakan yang dalam.

Komunitas internasional juga diperkirakan akan menyikapi dengan campur rasa hati. Beberapa negara mungkin melihatnya sebagai peluang untuk membawa stabilitas dan kemakmuran, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai upaya untuk memaksakan solusi dari luar tanpa mempertimbangkan aspirasi sejati rakyat Palestina.

Rencana "Gaza Baru" juga mengundang pertanyaan tentang pendanaan. AS belum merinci skema pembiayaan untuk proyek yang diperkirakan membutuhkan dana ratusan miliar dolar tersebut. Apakah akan dibiayai oleh konsorsium negara donor, sektor swasta internasional, atau kombinasi dari keduanya, masih menjadi misteri.

Dari sisi kemanusiaan, visi gedung pencakar langit dan kawasan industri kontras dengan realitas saat ini di Gaza, di mana blokade, kerusakan parah, dan krisis kemanusiaan akut masih mendominasi. Bagi warga Gaza, prioritas mendesak mungkin adalah pemulihan layanan dasar, perumahan sederhana, dan lapangan kerja, sebelum membayangkan transformasi metropolitan.

Peluncuran rencana ini di Davos oleh AS menunjukkan keinginan untuk mendefinisikan ulang narasi sekitar konflik Israel-Palestina, dari yang selama ini didominasi keamanan dan politik, menjadi narasi pembangunan ekonomi dan modernisasi. Namun, sejarah konflik ini membuktikan bahwa solusi teknis dan ekonomis seringkali gagal tanpa keadilan politik yang inklusif.

Ke depan, "Gaza Baru" akan menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Kesuksesannya tidak hanya diukur dari kemegahan blue print yang dipresentasikan di Davos, tetapi dari kemampuannya menjawab pertanyaan legitimasi, penerimaan lokal, dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Proses rekonstruksi fisik apa pun harus berjalan beriringan dengan, dan bukan mendahului, proses perdamaian politik yang komprehensif dan adil bagi semua pihak.

Sumber: Astro Awani 

Kontributor: Susi

Editor : Tim EDUKASI-R I