Washington D.C. – Pemerintah federal Amerika Serikat sekali lagi berdiri di tepi jurang penutupan parsial (partial government shutdown). Jika Kongres tidak dapat menyepakati rancangan anggaran sebelum Sabtu dini hari waktu setempat (30 Januari 2026), maka operasi sejumlah departemen dan lembaga pemerintah terpaksa akan dihentikan.

Ancaman krisis fiskal terkini ini berpusat pada kebuntuan politik di Senat AS, khususnya terkait pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS). Kebuntuan muncul setelah senator-senator dari Partai Demokrat menolak mendukung paket pendanaan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik.

Akar penolakan tersebut bukan semata-mata pada angka-angka anggaran, melainkan pada sebuah kasus kematian yang menyulut amarah publik. Kasus tersebut adalah tewasnya Alex Pretti (37), seorang perawat unit perawatan intensif di Minneapolis, yang diduga menjadi korban tindakan kekerasan oleh agen federal. Meskipun detail investigasi resmi belum sepenuhnya dirilis, tekanan politik dari konstituen telah memaksa para senator Demokrat untuk menahan dukungan, menuntut penyelidikan yang transparan dan pertanggungjawaban sebelum mereka menyetujui anggaran besar untuk DHS.

"Kami tidak bisa begitu saja mengucurkan dana miliaran dolar untuk sebuah institusi tanpa adanya jaminan akuntabilitas penuh atas insiden tragis seperti yang menimpa Alex Pretti," ujar salah satu senator Demokrat yang enggan disebutkan namanya. "Nyawa warga negara adalah yang utama."

Di sisi lain, mayoritas Republikan di DPR dan sebagian senator dari partai yang sama berargumen bahwa penahanan anggaran DHS justru membahayakan keamanan nasional. Mereka menekankan bahwa shutdown akan mempengaruhi gaji agen patroli perbatasan, petugas keamanan transportasi (TSA), dan pegawai kritis lainnya, yang justru dapat menciptakan kerentanan.

"Politik tidak boleh mengorbankan keamanan bangsa kita. Menutup pemerintah, atau bahkan menutup departemen kunci seperti DHS, adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang akan dirasakan oleh setiap komunitas," bantah Jurubicara DPR dari Partai Republik.

Skenario yang mengemuka adalah partial government shutdown, yang artinya hanya lembaga-lembaga pemerintah yang anggarannya belum disahkan oleh Kongres—dalam hal ini DHS menjadi yang utama—yang akan menghentikan operasi non-esensial. Pegawai yang dianggap "esensial" akan tetap bekerja namun tanpa digaji hingga anggaran disahkan, sementara ratusan ribu pegawai lainnya bisa terkena furlough (cuti sementara tanpa bayar).

Dampak shutdown parsial ini, jika terjadi, akan segera terasa. Antrean di bandara diperkirakan akan memanjang seiring dengan potensi ketidakhadiran petugas TSA. Proses bea cukai dan imigrasi dapat melambat. Selain itu, berbagai program bantuan dan hibah yang dikelola DHS juga dapat terganggu.

Ini merupakan ancaman shutdown pertama di era pemerintahan kedua Donald Trump. Situasi ini mencerminkan kembali pola politik yang kerap terjadi di Washington, di mana negosiasi anggaran menjadi alat tawar-menawar untuk isu-isu politik yang lebih luas. Pertaruhan kali ini sangat tinggi, menyangkut isu sensitif keamanan nasional di satu sisi dan tuntutan keadilan serta akuntabilitas penegak hukum di sisi lain.

Para pemimpin dari kedua partai saat ini terlibat dalam perundingan maraton untuk mencari jalan keluar. Opsi yang mungkin adalah meneruskan pendanaan sementara (continuing resolution/CR) untuk DHS dengan jangka waktu pendek, sambil menyisihkan waktu bagi sebuah komisi independen untuk menginvestigasi kasus Pretti. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kata sepakat yang dicapai.

Dunia usaha dan pasar finansial mulai menunjukkan kecemasan. Ketidakpastian terkait stabilitas pemerintahan selalu menjadi faktor yang tidak diinginkan bagi perekonomian. Pengamat politik memprediksi, permainan politik "chicken" ini mungkin akan berlanjut hingga detik-detik terakhir sebelum tenggat waktu.

Masyarakat AS, yang telah mengalami beberapa kali shutdown dalam dekade terakhir, menyaksikan drama ini dengan perasaan frustrasi. Kasus Alex Pretti, yang awalnya adalah tragedi lokal, kini telah berubah menjadi katalis politik nasional yang berpotensi melumpuhkan sebagian fungsi pemerintah federal, memperlebar lagi jurang partisan di ibu kota negara.

Semua mata kini tertuju pada Capitol Hill, menantikan apakah para politisi dapat menemukan konsensus atau membiarkan Amerika sekali lagi terjatuh ke dalam jurang shutdown, dengan konsekuensi yang tidak hanya finansial, tetapi juga sosial dan politis.

Kontributor: Indah

Editor: Tim EDUKASI-R I