KOTA BATU – Ratusan perwakilan dari 9 Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memadati Pendopo Kecamatan Bumiaji, Rabu (28/1/2026) pagi, dalam agenda Pra Musrenbang Kecamatan Tahun 2026. Forum perencanaan pembangunan itu mengusung wacana kritis perlunya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik, dengan penekanan khusus pada mitigasi bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Camat Bumiaji, Thomas Maydo, dalam arahan pembukaannya secara tegas mengajak seluruh peserta untuk bergeser dari paradigma pembangunan yang selama ini seringkali terpaku pada aspek fisik belaka. "Dan saya juga menyampaikan, jangan hanya fisik yang kita perhatikan. Tapi kelembagaan, kapasitas SDM peningkatan kapasitas SDM, budaya itu juga harus diperhatikan," tegas Maydo di hadapan peserta musyawarah.

Camat Bumiaji, saat penyampaian sambutan

Ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur seperti gorong-gorong, jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) tetap diperlukan. Namun, menurutnya, tidak selayaknya hal itu menjadi fokus berkelanjutan tanpa memperkuat fondasi sosial masyarakat. "Kalau hanya bikin gorong-gorong tiap tahun, jalan, lampu... ya memang perlu juga itu, tapi kan tidak seterusnya itu," ujar Maydo.

Lebih lanjut, Camat memetakan tiga pilar pembangunan: pemerintahan, pembangunan fisik, dan kemasyarakatan. Pilar pemerintahan, kata dia, berkaitan dengan kualitas SDM dan pelayanan publik. Sementara pilar kemasyarakatan menyangkut aspek vital seperti penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kesehatan, pendidikan, dan budaya. "Budaya terutama," tandasnya.

Maydo secara khusus menyoroti prioritas utama pembangunan di wilayah Bumiaji yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi dan rawan bencana. Ia menegaskan bahwa prioritas sebenarnya justru terletak pada pembangunan non-fisik. "Jadi seperti tema yang kami angkat itu, terkait dengan hutan, sumber mata air, dan budaya. Itu saja, tiga itu," jelasnya.

Pernyataannya ini bukan tanpa alasan. Maydo bahkan memberikan contoh konkret di mana pembangunan fisik terkadang justru membawa dampak tidak diinginkan. "Kalau fisik itu tidak mesti dibangun memperlancar. Buktinya Klemuk itu diperbaiki malah tambah banyak kecelakaan," ungkapnya, mengisyaratkan pentingnya kajian mendalam sebelum sebuah proyek fisik dilaksanakan.

Merespon pertanyaan mengenai langkah konkret warga, forum mengungkapkan bahwa mitigasi bencana telah menjadi bagian dari rutinitas tahunan masyarakat Kecamatan Bumiaji. Salah satu aksi nyata yang terus dilakukan adalah kegiatan "susur sungai" atau pemetaan dan pemantauan kondisi aliran sungai.

"Kita setiap tahun sudah melakukan mitigasi bencana. Jadi kita melaksanakan kegiatan susur sungai. Tahun kemarin sudah dilaksanakan," papar salah satu perwakilan peserta. Kegiatan ini melibatkan relawan warga yang secara fisik menelusuri jalur air, mulai dari kawasan lereng Gunung Arjuno hingga Desa Giripurno.

Dalam aktivitas tersebut, warga secara partisipatif memetakan berbagai potensi gangguan dan bahaya di sepanjang aliran sungai. "Mereka memetakan: 'Oh, di sini ada pohon besar tumbang', 'Oh, di sini ada barongan (tumpukan material penghambat aliran)...'," jelasnya. Data yang terkumpul dari kegiatan berbasis komunitas ini menjadi bahan krusial untuk peringatan dini dan perencanaan tindakan pencegahan banjir dan tanah longsor, yang kerap mengancam wilayah tersebut.

Diskusi dalam Pra Musrenbang Kecamatan Bumiaji 2026 tersebut menghasilkan beberapa poin kunci yang akan menjadi panduan penyusunan rencana pembangunan tahun depan:

1. Keseimbangan Pembangunan: Terdapat kesepahaman untuk menyeimbangkan alokasi dan prioritas program antara pembangunan fisik (infrastruktur) dan pembangunan non-fisik (penguatan kelembagaan, SDM, UMKM, kesehatan, pendidikan, dan budaya).

2. Fokus Prioritas Lokal: Tiga isu strategis—kelestarian hutan, perlindungan sumber mata air, dan penguatan budaya lokal—ditetapkan sebagai prioritas utama dengan pendekatan non-fisik.

3. Mitigasi Bencana Partisipatif: Kegiatan mitigasi berbasis komunitas seperti susur sungai akan terus didukung dan diintegrasikan ke dalam perencanaan resmi pemerintah daerah sebagai bentuk ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.

4. Kewaspadaan terhadap Pembangunan Fisik: Diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk setiap rencana pembangunan fisik agar tidak menimbulkan efek samping negatif, seperti yang terjadi di beberapa lokasi sebelumnya.

Pra Musrenbang ini menandai sebuah langkah reflektif bagi Kecamatan Bumiaji. Alih-alih terjebak pada target pembangunan infrastruktur yang kasat mata, forum ini mengedepankan pendekatan pembangunan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan serta kearifan lokal masyarakatnya. Hasil dari musyawarah ini selanjutnya akan dibawa ke forum Musrenbang Kota Batu untuk diperjuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Kontributor : AGS

Editor : Tim EDUKASI-R I