KOTA BATU. Menanggapi aksi warga, Pemerintah Kota Batu turun langsung ke Desa Giripurno untuk melakukan tinjauan lapangan, Selasa (10/12/2025). Kunjungan ini merupakan respons atas unjuk rasa puluhan warga yang mendatangi gedung DPRD Kota Batu, Senin (8/12/2025) siang, yang menyoroti dua masalah krusial: menyusutnya debit mata air dan ketidaklengkapan fasilitas umum, termasuk yang berkaitan dengan lembaga pendidikan di daerah tersebut.

Tinjauan yang digelar sehari setelah aksi tersebut dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadiem Efisiensi. Ia didampingi oleh pejabat dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Lingkungan Hidup, Dishub, Satpol PP, PUPR, Hadir pula dalam pertemuan itu perwakilan pihak pengelola lembaga pendidikan, Kepala Desa Giripurno, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga yang sebelumnya beraksi, menandai upaya dialog yang inklusif.

Di lokasi, Sekda Zadiem Efisiensi menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen pemerintah daerah. "Harapannya, dengan pertemuan langsung di lokasi ini, kita bisa mendengarkan dengan jelas, melihat dengan nyata, dan kemudian bergerak bersama menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan air dan fasilitas umum, termasuk pendidikan, adalah hak dasar warga yang menjadi prioritas kami," tegas Zadiem di hadapan warga.

Ia menambahkan bahwa tinjauan ini adalah langkah awal untuk melakukan assesment komprehensif. Untuk masalah mata air, akan dikaji faktor penyebab dan dicari solusi jangka pendek maupun panjang. Sementara terkait fasilitas umum, akan dilakukan pendataan ulang untuk percepatan perbaikan.

Di sisi lain, perwakilan warga menyampaikan bahwa aksi kemarin adalah puncak dari keluhan yang telah lama menumpuk. "Yang kami rasakan bukan hanya kekurangan air bersih, tetapi juga masalah akses untuk bisa melakukan kontrol mata air maupun saluran irigasi. Sudah banyak pengaduan lewat jalur biasa, tetapi responsnya lambat. Aksi kemarin adalah upaya terakhir kami untuk didengar," ujar salah seorang perwakilan warga, Robiyan.

Warga berharap tindak lanjut dari tinjauan ini bersifat konkret dan terukur. Mereka meminta adanya transparansi mengenai rencana tindak lanjut, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasannya.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kesepahaman. Pemerintah kota akan segera membentuk tim terpadu untuk menangani dua isu utama tersebut, dengan laporan progres yang akan disampaikan secara berkala kepada perwakilan warga. Langkah responsif Pemkot Batu pasca-aksi ini diapresiasi berbagai pihak, namun efektivitasnya tetap akan diuji pada realisasi di lapangan dalam waktu dekat. Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya sistem pengaduan dan respons yang lebih cepat dan efektif dari pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kontributor : AGS

Editor : Tim EDUKASI-R I