KOTA Batu. Pemerintah Kota Batu memperkuat jaminan hukum terkait aset daerah. Wali Kota Batu, Nurochman, menerima sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Batu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batu, di Ruang Rapat Utama, Balaikota Among Tani, pada hari Selasa (16/12/2025). 

Pemberian sertifikat ini merupakan langkah untuk menertibkan aset daerah supaya penggunaannya lebih aman dan tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Kepala Bidang Pemulihan Aset, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. 

Wali Kota Batu, Nurochman, menyatakan bahwa legalitas tanah pemerintah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya sertifikat, pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum menjadi jelas. 

“Status hukum tanah pemerintah harus jelas. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan tanpa kendala,” ujarnya. 

Menurut informasi dari BKAD Kota Batu, total jumlah aset tanah milik Pemerintah Kota Batu mencapai sekitar 877 bidang, yang meliputi tanah jalan, bidang tanah, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Beberapa aset sudah dalam proses sertifikasi dan dilakukan secara bertahap, termasuk sertifikat tanah jalan dan bidang yang diterima pada kesempatan ini. 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu menyampaikan bahwa sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas untuk melindungi aset negara. Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Batu menegaskan dukungan dari kejaksaan dalam melindungi dan memulihkan aset daerah agar aset publik tetap aman. 

Dengan percepatan sertifikasi ini, Pemerintah Kota Batu berharap bahwa pemanfaatan aset daerah dapat lebih maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Sumber :Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kota Batu

Kontributor : AGS

Editor : Tim EDUKASI-R I