Jakarta. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang adaptif dan kebijakan impor berbasis data riil untuk menguatkan industri tekstil nasional. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara pengurus AGTI dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengapresiasi respons positif dan pendekatan progresif institusi tersebut. "Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12).

Ia menambahkan, karakteristik kawasan berikat yang didominasi perusahaan ekspor dengan kepatuhan tinggi membutuhkan kemudahan regulasi. Dukungan ini dinilai krusial untuk kelancaran pasokan bahan baku.

Lebih lanjut, AGTI mendorong perubahan kebijakan teknis terkait rekomendasi impor dan perizinan. Anne menegaskan, kebijakan harus merujuk pada kapasitas produksi riil, bukan sekadar kapasitas terpasang. "Tujuannya agar tidak memicu kelangkaan pasokan di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen," jelasnya.

Di sisi bahan baku, AGTI mengakui impor masih diperlukan untuk komoditas yang belum diproduksi di dalam negeri, seperti kapas dan poliester. "Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen dalam negeri agar terus tumbuh, sembari tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri," papar Anne.

Isu lain yang diangkat adalah maraknya praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impor. AGTI mendesak sinergi antar-kementerian untuk menanganinya tanpa tumpang tindih kebijakan dan tetap menjaga iklim impor yang sehat.

Melalui audiensi ini, AGTI berharap terbangun koordinasi lintas kementerian yang kuat. Targetnya adalah kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data faktual, serta mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing industri tekstil dan garmen Indonesia di pasar global.

Kontributor : Ilham

Editor : Tim EDUKASI-R I