Viva Yoga Bertemu Bupati Bener Meriah: Selesaikan Masalah dan Tingkatkan Kesejahteraan di Wilayah Transmigrasi
Jakarta, Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, disambut baik oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 2025. Kehadiran pemimpin daerah dari Aceh ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai isu yang ada di area transmigrasi Bener Meriah.
Tagore Abubakar mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang ada dalam pengembangan area transmigrasi adalah permasalahan tumpang tindih lahan dengan hutan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, proses berikutnya akan terhambat. “Kami datang ke Jakarta dengan serius agar masalah ini segera teratasi,” ujarnya. “Kami menantikan dukungan dari Bapak Wamen,” tambahnya.
Viva Yoga menjelaskan bahwa terdapat dua kawasan transmigrasi di Bener Meriah, yaitu Pintu Prime Gayo dan Samar Kilang. Di kedua kawasan ini, ada 575 kepala keluarga. Potensi pertanian di kawasan tersebut meliputi padi, jagung, kopi, lada, kakao, dan sawit.
Saat ini, Kementrian Transmigrasi sedang merealisasikan dukungan untuk Bener Meriah. Mengenai komoditas unggulan, seperti kopi dan padi, tidak hanya produksi yang akan ditingkatkan namun juga pemasaran. Inisiatif ini termasuk pengembangan agroindustri dengan memanfaatkan fasilitas bantuan pasca panen dan kerjasama. “Usaha ini akan disertai dengan persiapan sumber daya manusia, kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan,” ujarnya.
Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Transmigrasi mengadakan sebuah 'Rapat Koordinasi untuk Mempercepat Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi Menuju Selesai di Tahun 2025'. Dalam rapat itu, dibahas target penyelesaian sertifikat lahan administratif untuk 13. 751 bidang di kawasan transmigrasi. Dari jumlah tersebut, 6. 615 lahan sudah mendapat sertifikat (SHM). “Target kita adalah tuntas pada bulan Desember 2025,” tambahnya.
Tumpang tindih antara kawasan transmigrasi dan lahan kehutanan serta taman nasional, menurutnya, sudah dibahas dan diajukan untuk diselesaikan ketika Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR melakukan rapat kerja. Dalam rapat tersebut, Komisi V merekomendasikan Pemerintah untuk mencabut status kawasan hutan di area transmigrasi.
Masalah tanah perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik sosial di masa depan. “Oleh karena itu, sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi sangat penting,” tegas mantan Anggota Komisi V DPR tersebut.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah di Bener Meriah, Viva Yoga meminta Tagore Abubakar untuk segera mengirimkan dokumen yang diperlukan. “Dokumen ini nantinya akan kita koordinasikan dengan kementerian lain untuk mencari solusinya,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa kementerian tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Kehutanan bila ada isu tumpang tindih lahan.
Keseriusan Kementerian Transmigrasi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Bener Meriah tidak terbatas pada peningkatan potensi lokal dan penyelesaian masalah tanah, tetapi juga mencakup bantuan TA 2025 sebesar Rp3,9 miliar. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan jalan penghubung, rehabilitasi sekolah, dan toilet.
