Jakarta, EDUKASI-RI.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya menginginkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen tidak dinaikkan di atas 4 persen dalam pembahasan aturan Pemilu 2029.

Viva mengatakan partai-partai pendukung pemerintah masih akan berdiskusi mengenai besaran ambang batas parlemen yang akan disepakati. Menurut dia, apa pun keputusan yang nantinya disepakati dalam koalisi pemerintah, PAN akan mengikutinya.

“Apapun keputusan dari kesepakatan partai koalisi pemerintah nantinya, PAN akan ikut,” ujar Viva Yoga kepada wartawan di Jakarta, 24 September 2026.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa PAN berpandangan ambang batas parlemen sebaiknya tidak lebih dari 4 persen.

Viva Yoga menilai parliamentary threshold memang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Namun, menurut dia, penentuan besarannya perlu mempertimbangkan keterwakilan suara pemilih.

Ia menyoroti jumlah suara sah yang diberikan kepada partai politik tetapi tidak ikut dalam proses penghitungan kursi DPR karena partai tersebut tidak memenuhi ambang batas.

Pada Pemilu 2019, dengan ambang batas 4 persen, jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR tercatat sekitar 13,6 juta suara. Pada Pemilu 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 17,3 juta suara.

Menurut Viva, apabila ambang batas dinaikkan di atas 4 persen, potensi suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dapat semakin besar.

“Bila PT dinaikan di atas 4 persen, pemilu 2029 akan berkecenderungan terjadi disproporsional karena banyak suara sah pemilih tidak bisa dikonversi menjadi kursi sehingga tingkat representasi pemilu menjadi rendah,” ujarnya.

Pembahasan mengenai parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. MK memerintahkan agar norma mengenai ambang batas serta besaran persentasenya diubah dengan berpedoman pada sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam putusan tersebut.

Dengan demikian, besaran parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 menjadi bagian dari proses pembentukan dan perubahan regulasi kepemiluan.

Viva mengatakan belum ada angka tunggal yang dapat disebut sebagai ukuran ideal untuk seluruh negara demokrasi. Menurut dia, penentuan ambang batas perlu mempertimbangkan proporsionalitas dan keterwakilan suara pemilih.

“Prinsip-prinsip dasar ini menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang adil,” tuturnya.

Viva juga menilai penyederhanaan partai politik melalui parliamentary threshold perlu dicermati dari sisi tujuan dan dampaknya terhadap sistem perwakilan.

Menurut dia, keberadaan partai politik di DPR pada dasarnya berkaitan dengan fungsi representasi kepentingan masyarakat. Ia berpandangan dinamika dan perdebatan antara kelompok politik di parlemen merupakan bagian dari proses demokrasi.

“Perdebatan atau dinamika di DPR selama ini telah terjadi dan hal yang demikian menyebabkan proses demokrasi bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Pembahasan mengenai besaran parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 selanjutnya akan bergantung pada proses perubahan regulasi pemilu dan kesepakatan pembentuk undang-undang, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Kontributor : Ardi W

Editor : Tim EDUKASI-R I