KOTA BATU – Pemerintah mulai mematangkan skema penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan dan Kinerja Haji yang digelar di Hotel Royal Orchid, Kota Batu, Jumat (31/7/2026). Forum yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 itu menjadi instrumen strategis untuk melakukan evaluasi komprehensif sekaligus menyusun formulasi peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Rakor diikuti para kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah serta ketua dan pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia KH Dr. Mochamad Irfan Yusuf, Wali Kota Batu Nurochman, serta Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Batu H. Basuki Rahmad.

Menteri Haji dan Umrah RI KH Dr. Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan membuka rakor dengan menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus dibangun melalui mekanisme evaluasi berbasis data dan pengalaman lapangan. Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga kemampuan pemerintah melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

"Evaluasi menjadi fondasi utama agar kualitas pelayanan haji setiap tahun mengalami peningkatan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman yang turut menunaikan ibadah haji reguler pada musim haji 2026 memberikan testimoni atas pelayanan yang diterimanya selama berada di Tanah Suci.

Momen saat Wali Kota Batu berikan cindera mata kepada Menteri Haji dan Umrah

Ia menilai sistem pelayanan yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah telah menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada aspek layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga kesiapsiagaan petugas di berbagai titik pelayanan.

"Layanan dari Kementerian Haji dan Umrah tahun 2026 sangat luar biasa. Persoalan kesehatan maupun makanan berjalan baik dan tidak pernah terlambat. Ketika membutuhkan vitamin dari dokter, pelayanan berlangsung cepat. Petugas juga banyak ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk terminal," kata Nurochman.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama peningkatan literasi teknis calon jemaah. Berdasarkan pengalamannya, masih banyak jemaah lanjut usia maupun pemula yang belum memahami pemanfaatan fasilitas modern di pesawat maupun hotel.

Menurutnya, materi manasik haji perlu dikembangkan secara lebih adaptif agar tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai penggunaan fasilitas pendukung selama perjalanan sehingga kesiapan jemaah menjadi lebih optimal.

Usai pembukaan rakor, Gus Irfan memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan jemaah serta tingginya kepadatan di kawasan Mina saat puncak ibadah.

Sebagai langkah mitigasi risiko, pemerintah menerapkan kebijakan tanazul terhadap sekitar 20 ribu jemaah dengan tetap menempatkan mereka di hotel sehingga kepadatan di Mina dapat dikurangi.

"Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah," jelasnya.

Menurut Gus Irfan, rakor di Kota Batu merupakan fase awal konsolidasi nasional dalam menyusun penyelenggaraan haji 2027. Seluruh unsur penyelenggara, mulai kantor kementerian di daerah hingga KBIHU, diharapkan memiliki persepsi dan standar pelayanan yang seragam sehingga implementasi di lapangan berjalan lebih efektif.

Ia juga memastikan kuota haji Indonesia hingga saat ini masih tetap sebanyak 221 ribu jemaah dan belum mengalami perubahan.

"Kami masih berpedoman pada kuota tahun sebelumnya. Belum ada penambahan maupun pengurangan sehingga seluruh persiapan disusun berdasarkan angka tersebut," ungkapnya.

Menteri Haji dan Umrah saat berikan penyampaian

Dalam forum tersebut dibahas sejumlah agenda prioritas, mulai dari verifikasi data calon jemaah, pemetaan kondisi kesehatan, penyusunan strategi pelayanan berbasis kebutuhan jemaah, hingga kesiapan operasional sambil menunggu keputusan pemerintah mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk hasil pembahasan Panitia Kerja Haji DPR RI.

Khusus untuk Jawa Timur, pemerintah mengumumkan penambahan embarkasi baru di Bandara Doho Kediri. Kehadiran embarkasi tersebut diproyeksikan menjadi solusi untuk mendistribusikan arus keberangkatan jemaah sehingga beban operasional Embarkasi Juanda Surabaya maupun Asrama Haji Sukolilo dapat berkurang secara signifikan.

Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat proses keberangkatan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jemaah asal Jawa Timur.

Pemerintah berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji melalui sistem koordinasi yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pelayanan.

Seluruh hadirin dan undangan

Rakor Layanan dan Kinerja Haji di Kota Batu menjadi titik awal konsolidasi nasional untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2027 berlangsung lebih profesional, aman, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah Indonesia.

Kontributor : Agus

Editor : Tim EDUKASI-RI