KOTA BATU – Pemerintah Kecamatan Bumiaji berhasil melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2026 dengan tema "Menggali Kearifan Lokal dan Mewujudkan Bumiaji Hijau. " Kegiatan ini berlangsung di Aula Arjuna, Hotel Selecta, pada hari Sabtu (14/02/206). Forum ini berfungsi sebagai platform penting bagi sembilan desa di Bumiaji untuk menyelaraskan rencana pembangunan mereka dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu.

 Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu, H. Heli Suyanto, S. H. , M. H. , Pj Sekertaris Daerah Kota Batu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Anggota DPRD Kota Batu Dapil 3 (Bumiaji), Kepala Desa di Kecamatan Bumiaji, serta jajaran SKPD dan Forkopimcam, dan Kecamatan Bumiaji.

Camat Bumiaji, Thomas Maydo, S. Sos

 Dalam paparan Camat Bumiaji, Thomas Maydo, S. Sos. , melaporkan sebanyak 67 usulan prioritas, yang didominasi oleh sektor infrastruktur dengan 52 usulan, diikuti oleh sektor ekonomi dengan 8 usulan dan sektor sosial budaya yang mencakup 7 usulan. Beberapa desa menekankan pada program yang berfokus pada pelestarian alam dan budaya, seperti:

Baca juga : https://www.edukasi-ri.com/2026/02/37-rekomendasi-utama-dari-musrenbang.html

 • Desa Sumber Brantas: Mengajukan pembangunan embung (ground capturing) dan jembatan akses ke sumber air untuk menjaga ketersediaan air.

 • Desa Sumbergondo dan Gunungsari: Berorientasi pada mitigasi bencana melalui pembuatan plengsengan untuk mencegah longsor di daerah rawan.

 • Desa Bumiaji dan Pandanrejo: Menekankan digitalisasi data desa dan pengembangan UMKM melalui pelatihan membatik dan pengolahan makanan.

 "Forum ini juga membahas masalah lingkungan yang mendesak. Kecamatan Bumiaji, yang mencakup 64% wilayah Kota Batu, kini menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan hutan dan penurunan jumlah titik mata air dari 350 menjadi sekitar 50 yang masih berfungsi," jelasnya.

 Di lokasi yang sama, Bangun Yulianto menekankan bahwa pemerintah kota memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi pengeluaran wajib atau alokasi anggaran berdasarkan perintah pusat, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan dengan persentase tertentu.

 "Kita perlu memenuhi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan sesuai dengan arahan pusat. Sisa anggaran harus digunakan secara cermat, kreatif, dan tepat sasaran," ujar Bangun.

 Dalam penjelasannya, Sujono Djonet menunjukkan kekecewaannya atas data yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar 9,62% usulan Musrenbang yang dapat diterima oleh APBD Kota Batu. Seringkali, usulan dari desa berkenaan dengan kebutuhan dasar dan memiliki nilai anggaran yang relatif kecil, berkisar antara Rp30 juta hingga Rp300 juta.

Sujono Djonet. SE saat berikan pemaparannya

 "Ada rasa jenuh karena forum ini dipandang sebagai formalitas. Ini adalah masalah dalam sistem yang perlu segera diatasi," tegas Djonet di hadapan jajaran SKPD dan perangkat desa.

Baca juga : https://www.edukasi-ri.com/2026/02/wawali-batu-dorong-optimalisasi-umkm.html

 Sebagai langkah nyata, DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan penyesuaian dalam strategi kebijakan anggaran. Djonet mengusulkan agar di tahun anggaran mendatang, pemerintah dapat memastikan bahwa minimal satu usulan prioritas dari setiap desa dapat terlaksana. Ini dianggap penting untuk menjaga semangat masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah serta membangun kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Momen seluruh Kepala Desa / Lurah , Camat Bumiaji, Wakil Wali Kota Batu, Anggota DPRD Batu, Bapelitbanda,Plt, Sekda Batu , Ketua TP PKK Batu dalam kebersamaan

 "Kerjasama antar SKPD seharusnya bukan hanya formalitas semata. Kita perlu melibatkan semua pihak, termasuk memastikan program pusat dapat dijalankan hingga ke tingkat desa, terutama di masa transisi pemerintahan saat ini," jelasnya.

Wakil Walikota Batu, Heli Suyanto.SH.,MH

 Wakil Wali Kota Batu, H. Heli Suyanto, S. H. , M. H. , dengan tegas memberikan arahan untuk menertibkan investasi vila yang tidak memiliki izin serta mendorong praktik reboisasi dengan menanam komoditas ekonomi seperti kopi dan alpukat. Di samping itu, perhatian utama juga tertuju pada penurunan signifikan lahan apel yang hilang sebanyak 2 hektar dalam waktu kurang dari tiga minggu, yang memerlukan penyelesaian segera melalui kebijakan pertanian yang tepat.

 “Kami berkomitmen bahwa mulai tahun anggaran 2027, pemerintah akan memastikan bahwa setiap desa memiliki minimal satu usulan prioritas yang dapat direalisasikan,” tegas Heli Suyanto.

Prosesi Nabung Banyu oleh Kepala Desa/Lurah SE kecamatan Bumiaji

Sebagai penutup dengan sajian dari Shining Batu, Komunitas disabilitas Kota Batu

Selain pengembangan infrastruktur, pemerintah juga menggalakkan pelaksanaan Musrenbang Tematik guna mengakomodasi hak-hak kelompok yang rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Inovasi-inovasi seperti "Shindi" (Shining Of Disabilitas) serta pembangunan kandang komunal yang terintegrasi di Desa Tulungrejo menjadi bagian dari visi dan misi untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

Kontributor : AGS

Editor : Tim EDUKASI-R I