JAKARTA. Di tengah dinamika politik nasional yang sering dikritik terjebak pada konflik elite, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan komitmennya untuk konsisten mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada percepatan kesejahteraan rakyat. Partai berlambang Ka’bah itu menilai politik harus berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.

Pernyataan ini disampaikan oleh kader PPP, Rahmat Hidayat, yang dikenal sebagai mantan aktivis 1998. Dalam siaran persnya, Hidayat yang akrab disapa Somad menegaskan bahwa partai politik harus menjadi penggerak solusi kebangsaan.

“Partai politik tidak boleh berhenti sebagai kendaraan elektoral. Ia harus menjadi institusi yang menghadirkan arah, solusi, dan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Somad, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai secara prosedural melalui pemilu. Demokrasi substantif, kata dia, diukur dari kemampuan negara dan partai politik menghadirkan kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar.

“Isu-isu seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, serta keadilan ekonomi harus menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi,” ujarnya.

Dalam kerangka itu, PPP memaknai ulang perannya sebagai aktor aktif pembangunan kesejahteraan. Partai ini menempatkan diri sebagai pengawal kebijakan pro-rakyat dengan komitmen ideologis yang konsisten.

“Dukungan terhadap program pemenuhan gizi, penguatan pertanian, pelayanan kesehatan, hingga pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kami,” jelas Somad.

Ia mengakui tantangan kesejahteraan saat ini semakin kompleks, ditandai ketimpangan antardaerah, melemahnya daya beli, dan kerentanan kelompok marginal. Kondisi ini, menurutnya, menuntut pendekatan politik yang responsif dan berpihak.

“Setiap kebijakan publik harus diuji dari dampaknya bagi rakyat, bukan dari kepentingan kekuasaan atau popularitas jangka pendek,” tegas Somad.

Lebih lanjut, PPP menilai penguatan partai harus dimulai dari peningkatan kualitas kader dan struktur organisasi. Tanpa kader yang memahami denyut nadi persoalan masyarakat, politik dinilai akan kehilangan relevansi sosial.

“PPP mengusung politik kebermanfaatan sebagai ukuran utama. Bukan retorika atau konflik, tapi sejauh mana partai mampu menghadirkan solusi konkret dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” paparnya.

Somad menekankan bahwa stabilitas politik, persatuan nasional, dan kerja kolaboratif lintas elemen bangsa menjadi prasyarat penting percepatan kesejahteraan.

Dengan meneguhkan peran ini, PPP ingin memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan di tempat. Politik, menurut partai ini, harus bergerak dari sekadar kompetisi menuju pengabdian nyata bagi kemaslahatan rakyat.

Di tengah tantangan zaman dan meningkatnya ekspektasi publik, PPP menyatakan memilih jalan konsistensi nilai, kerja nyata, dan keberpihakan yang jelas, dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir berpolitik.

Kontributor: Bilung

Editor : Tim EDUKASI-R I