JAKARTA, 14 Januari 2026 – Kreativitas, keberanian, dan inovasi para kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah dinilai sebagai faktor kunci pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkannya, penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.

Analis ekonomi daerah dari IDN Headquarters, Rizal Fadillah, menjelaskan bahwa daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat jauh lebih lincah dan responsif dalam mengeksekusi program pembangunan. “Kemandirian fiskal memberikan ruang gerak yang lebih luas. Daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aliran dana dari pusat, sehingga bisa lebih cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan serta peluang di wilayahnya,” ujarnya saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meskipun transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap memiliki peran vital sebagai penyeimbang, daerah kini didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tersebut. “Tumpuan utama harus bergeser ke PAD yang sehat, yang bersumber dari aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang produktif,” tambah Rizal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih besar. Banyak daerah, terutama di luar pusat pertumbuhan ekonomi, memiliki tingkat PAD yang rendah akibat sektor swasta yang belum berkembang optimal. Kondisi ini membuat siklus ekonomi daerah bergantung pada belanja pemerintah dan menunggu transfer dari pusat, sehingga pembangunan seringkali berjalan lambat dan kurang inovatif.

Menyikapi hal ini, para pemangku kebijakan mendesak adanya perubahan paradigma mendasar di tingkat kepemimpinan daerah. “Kepala daerah harus bertransformasi dari pola pikir yang hanya fokus pada pengelolaan dan penyerapan belanja, menjadi sosok yang aktif menciptakan dan memperluas sumber-sumber pendapatan baru,” jelas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Momen , Mendagri saat sesi dialog

Inovasi dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, kata Tito, adalah kunci dari transformasi tersebut. Ia mencontohkan, daerah dengan kekayaan alam bisa mengembangkan industri pengolahan hilir yang bernilai tambah tinggi, sementara daerah pariwisata dapat menciptakan skema pungutan yang berkelanjutan tanpa membebani wisatawan.

Langkah strategis pertama yang terus ditekankan adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Kemudahan dalam mengurus perizinan dinilai sebagai prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan menggerakkan roda perekonomian daerah. “Investor, baik dari dalam maupun luar daerah, akan lari jika dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit dan waktu pengurusan yang lama. Daerah yang gesit dalam perizinan akan menang dalam persaingan merebut peluang investasi,” jelas Tito.

Ia menyebut, implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB3) melalui Online Single Submission (OSS) harus benar-benar dioptimalkan di daerah, didukung dengan sumber daya aparatur yang kompeten dan berorientasi pelayanan.

Selain perizinan, pilar penting lainnya adalah membangun dialog yang berkelanjutan dan produktif antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pelaku usaha. Kolaborasi ini melibatkan asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Dialog bukan sekadar formalitas. Ini adalah ruang untuk secara jujur mengidentifikasi hambatan, menggali potensi ekonomi yang mungkin terlewat, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaku usaha memahami denyut nadi pasar, sementara pemerintah memiliki kewenangan regulasi dan infrastruktur. Sinergi ini sangat kuat,” papar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, yang dihubungi secara terpisah Via Zoom.

Melalui forum-forum kemitraan seperti itu, Pemda dapat merancang insentif yang efektif, membuka akses pasar, serta menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri di daerah.

Upaya kolektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal pada akhirnya bertujuan menciptakan ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ketergantungan pada pusat yang berkurang membuat daerah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi nasional.

“Ini tentang menciptakan ekosistem ekonomi mandiri di setiap daerah, di mana uang berputar lebih lama di wilayah tersebut, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang visioner dan berani berinovasi adalah penggerak utamanya,” tutup Rizal Fadillah.

Dengan fokus pada optimalisasi PAD, penyederhanaan birokrasi, dan kemitraan strategis, diharapkan setiap daerah dapat menemukan formula terbaiknya untuk bertumbuh secara mandiri dan berkualitas, mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kontributor : Abdul B

Editor : Tim EDUKASI-R I