Kota Batu. Puluhan warga Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menggelar aksi unjuk rasa secara damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (26/11/2025). Aksi ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi sumber mata air setempat yang semakin surut, yang diduga kuat akibat pembangunan sebuah lembaga pendidikan yang membuat sumur bor atau Air Tanah Dalam (ABT).

Aksi yang berlangsung tertib mulai pukul 10.00 WIB. Warga menuntut pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas menyelamatkan mata air yang menjadi sumber kehidupan warga dan pertanian mereka.

Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, Dalam dialognya, Asmadi mengaku memahami keresahan yang dirasakan warga.

“Kami di DPRD mendengar dan menyampaikan empati terhadap apa yang menjadi keresahan warga. Persoalan air adalah persoalan hidup matinya masyarakat. Kami akan memastikan hal ini menjadi perhatian serius dari eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melalui dinas terkait,” tegas Asmadi.

Pakai Peci hitam, Wakil Ketua DPRD bersama Ketua Komisi A DPRD

Ia berjanji akan mendorong agar masalah ini segera ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam untuk memastikan penyebab pasti penyusutan debit mata air.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Ia menuturkan bahwa isu lingkungan, terutama ketersediaan air bersih, merupakan hal yang fundamental.

“Komisi A akan segera menjadwalkan rapat dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Pendidikan. Kami akan meminta laporan lengkap perihal izin lingkungan dan izin penggunaan air tanah bagi lembaga pendidikan yang dimaksud. Tidak ada kompromi untuk masalah yang mengancam ekosistem dan hajat hidup orang banyak,” tuturnya dengan tegas.

Ketua aksi yang mewakili warga, dalam dialognya, mengutarakan bahwa masalah ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Debit air dari beberapa mata air di sekitar desa terus menurun drastis.

Kemeja putih, Camat Bumiaji, Pakai Udheng Robiyan bersama ketua tim warga

“Dulu, sumber air kami melimpah. Untuk kebutuhan warga dan mengairi sawah tidak pernah ada masalah. Sejak pembangunan lembaga pendidikan itu beroperasi penuh dan membuat sumur bor, kami merasakan sekali perubahan yang signifikan. Sumur-sumur warga mulai surut, bahkan di beberapa titik ada yang kering. Sawah kami mulai kesulitan air. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya dengan nada prihatin.

Ia menambahkan bahwa warga tidak anti-pembangunan, tetapi pembangunan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup warga setempat. “Kami meminta dilakukan audit lingkungan dan penutupan sumur bor ilegal jika memang terbukti menjadi penyebabnya,” tambahnya.

Merespons persoalan ini, Ketua Perkumpulan Pemerhati Budaya Nusantara, Robiyan, memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa Kota Batu sebagai kawasan resapan air dan daerah hulu memiliki ekosistem yang sensitif.

“Kawasan Bumiaji, termasuk Giripurno, adalah benteng terakhir penyangga air bagi Kota Batu. Setiap pembangunan skala besar, apalagi yang membutuhkan konsumsi air tinggi seperti lembaga pendidikan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ketat. Eksploitasi air tanah secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan hidrologis, menyebabkan mata air-mata air di sekitarnya mengering. Ini bukan hanya persoalan sekarang, tetapi warisan untuk anak cucu kita, Sekaligus sejalan dengan program Pemerintah yakni Presiden R I mengenai ketahanan pangan.” jelas Robiyan.

Ia mendesak pemerintah untuk memperketat perizinan dan pengawasan. “Pembangunan itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Harus ada kebijakan yang memprioritaskan penggunaan air permukaan atau teknologi daur ulang air (water recycling) untuk bangunan-bangunan besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Farohcni, mengutarakan bahwa pihaknya akan memantau keluhan warga.