Menko Bidang Perekonomian RI Sampaikan Delapan Program Percepat Pembangunan
Jakarta, EDUKASI-RI.com - Pemerintah telah merencanakan delapan program untuk mempercepat pembangunan yang akan dimulai tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, 15 September 2025, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program pertama yang diluncurkan adalah program magang selama maksimal satu tahun untuk lulusan perguruan tinggi. Sebanyak 20 ribu peserta dari tingkat S1, D3, atau setara akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan, peserta magang akan menerima uang saku sesuai dengan upah minimum provinsi.
“Lulusan ini akan terhubung dan bekerja sama dengan sektor industri, dengan 20 ribu orang sebagai penerima manfaat di tahap pertama, serta diberikan uang saku yang setara dengan UMP selama enam bulan. Anggaran untuk program ini sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” ucap Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Skema ini sebelumnya berlaku untuk sektor padat karya dan kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dan ditargetkan untuk 552 ribu pekerja. Insentif ini akan menanggung 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau selama tiga bulan, dengan anggaran sebesar Rp120 miliar, tambah Airlangga.
Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan dengan menyalurkan 10 kilogram beras untuk bulan Oktober hingga November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember. “Diperlukan dana sebesar Rp7 triliun untuk ini,” kata Airlangga.
Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja tidak tetap, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731. 361 pekerja akan menerima potongan 50 persen dari iuran, dengan anggaran sekitar Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
“JKK ini memberikan santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua anak, dan jaminan kematian,” jelas Airlangga.
Pemerintah juga menciptakan manfaat layanan tambahan dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan suku bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja. Untuk pengembang, suku bunga juga turun dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan dukungan untuk langkah ini.
“Target anggaran yang ditanggung oleh BPJS adalah Rp150 miliar. Tahun ini diharapkan bisa mencapai seribu penerima manfaat, dan jumlah ini akan ditingkatkan tahun depan, karena akan mendukung program Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ungkap Airlangga.
Pemerintah pun menyiapkan program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dari September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan 609. 465 penerima manfaat dengan total anggaran Rp3,5 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.
Di bidang regulasi, pemerintah akan bekerja cepat dalam deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang ke dalam sistem Online Single Submission dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
Dan untuk RDTR, terdapat alokasi dana sebesar Rp3,5 miliar untuk setiap RDTR. Badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga OSS akan memiliki fiktif positif untuk periode 20 hari kerja. Apabila proses ini tidak selesai, maka secara otomatis akan berlaku, dengan perkiraan kebutuhan dana sekitar Rp1 triliun, jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah akan meluncurkan proyek percontohan untuk mengembangkan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama di Jakarta. Proyek ini akan diperluas ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. "Di Jakarta, penggunaan dana akan memanfaatkan anggaran yang sudah ada, dan juga akan mendorong dana dari sektor Ekraf," ujar Airlangga.
Kontributor : css, Abdul
Editor : Tim EDUKASI-RI
