GAZA – Sebagai langkah signifikan menuju stabilisasi dan rekonstruksi, sebuah Komite Nasional untuk Pengelolaan Jalur Gaza resmi dibentuk pada Senin, 19 Januari 2026. Pembentukan lembaga ini menandai babak baru dalam upaya mengatur tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar bagi warga Gaza setelah periode konflik berkepanjangan.

Komite yang diumumkan melalui sumber-sumber lokal ini terdiri dari 15 figur yang masing-masing memegang portofolio sektor strategis. Struktur kepemimpinannya menunjukkan pendekatan teknis dan inklusif, dengan menunjuk Ali Sha’ath sebagai Ketua Komite sekaligus penanggung jawab untuk sektor energi dan transportasi, dua pilar vital bagi pemulihan kehidupan sehari-hari dan perekonomian.

Komposisi keanggotaan mencerminkan prioritas mendesak di Gaza. Bidang kesehatan dipercayakan kepada Aed Yaghi, sementara Abdul Karim Ashour menangani pertanian untuk menjamin ketahanan pangan. Omar Shamali akan mengelola telekomunikasi, dan Aed Abu Ramadhan memegang mandat di bidang perdagangan dan ekonomi, yang menjadi kunci kebangkitan ekonomi lokal.

Aspek keamanan dan hukum, fondasi bagi tatanan masyarakat, ditangani oleh Sami Nimsan (keamanan) dan Adnan Abu Wardah (peradilan dan keadilan). Keberadaan Husni Al-Mughni yang menangani urusan kabilah (kesukuan) menunjukkan perhatian pada kohesi sosial dan resolusi konflik horizontal di tingkat akar rumput.

Sektor pelayanan publik dan infrastruktur juga mendapat perhatian serius. Ali Barhoum memimpin bidang air dan kotamadya, Osama Al-Sa’dawi menangani otoritas pertanahan, dan Bashir Al-Rais bertanggung jawab atas keuangan. Jabr Al-Da’our ditugaskan memimpin pemulihan sektor pendidikan yang rusak parah.

Komite ini juga memasukkan dimensi sosial dan pemberdayaan dengan portofolio khusus. Mohammad Salama mengurusi urusan sipil, sementara Hanaa Al-Tarzi memegang bidang urusan sosial dan pemberdayaan perempuan, mengisyaratkan upaya untuk membangun tata kelola yang lebih representatif.

Pembentukan komite ini, seperti dilaporkan Quds News, dipandang sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan koordinasi dan penyaluran layanan dasar seperti listrik, air bersih, kesehatan, dan keamanan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja awal bagi rehabilitasi Gaza, meskipun tantangan ke depan masih sangat besar, mulai dari infrastruktur yang hancur, krisis kemanusiaan yang mendalam, hingga dinamika politik regional yang kompleks.

Keberhasilan komite ini akan sangat bergantung pada kemampuan internalnya dalam berkoordinasi, dukungan sumber daya yang memadai, serta ruang politik yang memungkinkannya beroperasi secara efektif untuk kepentingan masyarakat Gaza. Dunia internasional akan mengamati apakah langkah ini menjadi titik awal menuju tata kelola Gaza yang lebih stabil dan mandiri.

Sumber : quds

Kontributor: Indah W

Editor : Tim EDUKASI-R I